Jakarta, info-nusantara.com
Pemerintahan yang kuat tidak cukup hanya ditopang oleh struktur organisasi yang besar. Yang jauh lebih menentukan adalah kualitas sumber daya manusia, efektivitas kerja, serta kemampuan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Atas dasar itu, Anggota Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Ir. JP Latumahina, mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, birokrasi, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut JP, evaluasi berkala merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap lembaga negara bekerja secara optimal, adaptif terhadap perubahan, sekaligus mampu memberikan hasil yang sepadan dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan negara.
"Besar kecilnya organisasi bukan ukuran keberhasilan. Yang terpenting adalah apakah organisasi tersebut mampu menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat," ujar JP Latumahina, Senin (29/6/2026).
Pandangan tersebut bukan sekadar teori. Selama hampir 40 tahun berkarier di lingkungan industri internasional, JP mengaku telah berulang kali melakukan transformasi organisasi dengan pendekatan berbasis produktivitas dan efisiensi.
Ia menceritakan pengalamannya ketika dipercaya memimpin operasional sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat di Indonesia pada 2003. Saat itu perusahaan memiliki lebih dari seribu karyawan. Setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pegawai, manajemen mengambil keputusan menjalankan program pensiun dini dan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 150 karyawan yang dinilai tidak memenuhi standar produktivitas, dengan tetap memenuhi seluruh hak normatif mereka.
Hasilnya, menurut JP, jauh melampaui perkiraan.
"Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, produktivitas perusahaan melonjak hampir dua kali lipat. Biaya operasional menurun secara signifikan, sementara kualitas hasil produksi justru meningkat," ungkapnya.
Keberhasilan tersebut kemudian membuka jalan baginya untuk dipercaya menangani operasional perusahaan yang sama di Filipina hingga China. Bahkan, ia menjadi salah satu profesional Indonesia yang mendapat kepercayaan memimpin salah satu fasilitas produksi terbesar perusahaan tersebut di Negeri Tirai Bambu.
SDM Multi Skill Jadi Kebutuhan Organisasi Masa Kini
JP menegaskan bahwa keberhasilan transformasi organisasi bukan semata-mata karena pengurangan jumlah pegawai, melainkan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem kerja berbasis multi skill.
Menurutnya, organisasi modern membutuhkan individu yang mampu menguasai lebih dari satu bidang pekerjaan sehingga lebih fleksibel menghadapi berbagai tantangan.
"Fokusnya bukan mengurangi jumlah pegawai, tetapi meningkatkan kualitas mereka. SDM yang memiliki kemampuan lintas fungsi akan membuat organisasi jauh lebih efisien dan produktif," jelasnya.
Prinsip tersebut, lanjutnya, juga sangat relevan diterapkan dalam sistem pemerintahan melalui evaluasi rutin terhadap kompetensi, integritas, kemampuan kepemimpinan, serta capaian kinerja para pejabat publik.
Menteri Dituntut Menjadi Problem Solver
JP berpandangan bahwa para menteri tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif. Mereka harus mampu menjadi motor penggerak perubahan sekaligus menawarkan berbagai solusi strategis kepada Presiden.
Ia menilai seorang pembantu Presiden idealnya memiliki wawasan lintas sektor, kemampuan berpikir strategis, serta keberanian mengambil inisiatif dalam mempercepat pembangunan nasional.
"Anggaran negara yang dikelola pemerintah sangat besar. Karena itu masyarakat berhak melihat hasil nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya di seluruh institusi pemerintahan," tegasnya.
Reformasi Menjangkau Kabinet, Birokrasi hingga BUMN
Tak hanya kabinet, JP juga menilai reformasi perlu menyasar birokrasi dan BUMN yang menurutnya masih menyimpan berbagai persoalan, termasuk tumpang tindih fungsi antar lembaga yang berpotensi memicu pemborosan anggaran.
Ia mengusulkan dibentuknya tim independen untuk melaksanakan value audit, yakni pemeriksaan menyeluruh terhadap efektivitas organisasi, struktur kelembagaan, sistem kerja, hingga manfaat yang dihasilkan setiap institusi pemerintah.
"Tujuan evaluasi bukan sekadar memangkas organisasi, tetapi memastikan seluruh lembaga negara bekerja lebih ramping, cepat, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.
Digitalisasi Harus Mempercepat, Bukan Menambah Tahapan
JP juga menyoroti implementasi digitalisasi pelayanan publik yang menurutnya belum sepenuhnya menghadirkan efisiensi. Ia mencontohkan pengalaman saat mengurus proses mutasi kendaraan yang masih melalui banyak tahapan meskipun sebagian layanan telah berbasis digital.
Baginya, digitalisasi semestinya memangkas rantai birokrasi, bukan hanya memindahkan prosedur manual ke dalam sistem elektronik.
"Kalau prosesnya tetap panjang, hanya medianya yang berubah menjadi digital, maka esensi reformasi birokrasi belum tercapai," ujarnya.
Efisiensi Adalah Bentuk Tanggung Jawab kepada Rakyat
Menutup pernyataannya, JP Latumahina menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dipahami sebagai tanda negara mengalami keterbatasan anggaran. Sebaliknya, efisiensi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang rakyat agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
"Efisiensi bukan berarti negara kekurangan dana. Efisiensi adalah upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, profesional, produktif, dan akuntabel sehingga setiap anggaran yang berasal dari rakyat benar-benar kembali menjadi kesejahteraan bagi rakyat," pungkasnya.
Penutup.
Erick.H / Redaksi
