Kudus, info-nusantara.com
Beredar sebuah video perampasan mobil yang di duga di lakukan oleh debtcolektor di dekat lampu merah proliman Kabupaten Kudus.
Sahara seorang perempuan customer rental mobil milik suhandoko, tiba tiba di hadang segerombolan orang yang mengaku debtcolektor dari Adira finance yang memaksa masuk ke dalam mobil dan membawa Sahara ke kantor leasing Adira Kudus, setelah sampai di kantor Leasing Adira sahara di paksa oleh debtcolektor untuk menyerahkan kunci dan stnk.
" Dengan nada kasar para
debtcolektor berulang kali mengintimidasi saya dengan kata-kata kasar dan membentak saya, bahkan mereka sempat melakukan kekerasan fisik dengan merebut paksa kunci dari tangan saya ungkap Sahara saat menceritakan peristiwa yang di alami pada awak media."
Setalah itu saya di ajak ke SPBU yang tak jauh dari kantor Adira di tempat itu lagi-lagi saya kembali mendapat kekerasan verbal berupa caci maki dan di paksa untuk tanda tangan serta menulis kronologi perampasan.
Dan para debtcolektor kembali memaksa saya untuk mengakui bahwa saudara suhandoko mengadaikan mobil nya pada saya, padahal saya itu sewa/rental.
Karena saya tidak mau menandatangani berkas tersebut, saya kembali mendapat kekerasan verbal berupa cacian dan makian dari para debtcolektor, lalu mereka pergi dengan begitu saja menelantarkan saya ibu saya dan tante saya.
Lalu saya menghubungi kerabat di jepara sebut saja (Vian) untuk membatu mencari kejelasan terkait peristiwa tersebut ke kantor Adira kudus tetapi saya tidak mendapat informasi apapun terkait dengan siapa yang merampas mobil dan mencaci maki saya,
Saat di kantor Adira Kudus saya bertemu dengan Fery dan Heri untuk menanyakan terkait standart operasional (SOP) penarikan tetapi tidak mendapat jawaban dan penjelasan, begitu juga dengan bukti surat penarikan tidak di berikan pada saya dari pihak Adira kudus mereka beralasan bahwa itu debtcolektor eksternal.
Selanjutnya saya melaporkan semua kejadian yang menimpa saya ke polres kudus, dan saya berharap segera ada tindakan dari polres Kudus sesuai prosedur hukum yang berlaku.
GN.Jpr
