Jakarta, info-nusantara.com
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan sikap institusinya terhadap kelompok yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut Agus, kelompok separatis tidak boleh dibiarkan berkembang di wilayah Indonesia dan harus ditangani melalui langkah keamanan.
Pernyataan itu disampaikan Agus saat menghadiri Festival Band Tahun 2026 dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (27/9/2026).
Saat ditanya mengenai kelompok yang memprotes tindakan TNI di Papua, Agus menyebut OPM sebagai kelompok separatis.
“OPM ini kan separatis, ya harus ditumpaslah. Tidak boleh ada separatis di negara kita.”
Pernyataan tersebut menjadi penegasan posisi Panglima TNI mengenai aspek keamanan dalam menghadapi kelompok bersenjata yang disebut berafiliasi dengan OPM.
Namun, Agus pada saat yang sama menekankan bahwa persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kekuatan militer.
Agus: Papua Harus Ditangani Secara Kolaboratif
Agus mengatakan penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan.
Menurut dia, apabila seluruh persoalan Papua hanya dibebankan kepada TNI, pendekatan yang muncul berpotensi lebih banyak berorientasi pada aspek keamanan.
“Saya udah bilang awal dulu ya bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI nanti kekerasan,” kata Agus.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penekanannya sebelumnya bahwa penanganan konflik di Papua membutuhkan kerja bersama antara TNI, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait.
Pada 20 September 2026, Agus juga menyatakan luas wilayah dan kondisi geografis Papua membuat penanganan persoalan di kawasan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas institusi.
Operasi Keamanan Berjalan Bersama Pendekatan Teritorial
Selain operasi keamanan, Agus menjelaskan TNI menjalankan pendekatan teritorial di sejumlah wilayah Papua.
Menurut dia, keberadaan prajurit di Papua tidak hanya berkaitan dengan pengamanan, tetapi juga kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Agus menyebut sejumlah prajurit dilibatkan dalam pembangunan gereja, penyediaan sarana air bersih melalui pengeboran, perbaikan sekolah hingga pelayanan kesehatan.
Bahkan, kata dia, terdapat prajurit yang menjalankan tugas mengajar di daerah-daerah terpencil.
“Bahkan prajurit saya ada yang mengajar, mengajar di daerah-daerah terpencil,” ujarnya.
Pendekatan tersebut, menurut Agus, diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Ketegangan Keamanan Masih Terjadi
Pernyataan Agus muncul ketika dinamika keamanan di sejumlah wilayah Papua masih menjadi perhatian.
Pada Jumat (25/9/2026).
Koops TNI Habema menyebut empat anggota kelompok yang diduga berafiliasi dengan OPM Kodap VIII/Intan Jaya tewas dalam kontak senjata di Kampung Balamai Atas, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Keterangan tersebut berasal dari TNI dan menyebut kelompok itu dipimpin Daniel Aibon Kogoya.
Di sisi lain, pada Sabtu (26/9/2026), empat anggota OPM di Puncak Jaya dilaporkan menyerahkan senjata dan memilih kembali menjalani kehidupan bersama masyarakat. Penyerahan empat pucuk senjata itu dilakukan dalam rangkaian reintegrasi nasional yang difasilitasi Koops TNI Habema.
Dua perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan persoalan Papua berlangsung melalui sejumlah pendekatan, mulai dari operasi keamanan hingga proses reintegrasi bagi anggota kelompok bersenjata yang memilih meninggalkan kekerasan.
TNI Klaim Dorong Percepatan Pembangunan
Agus menegaskan bahwa kegiatan teritorial yang dilakukan prajurit merupakan bagian dari upaya membantu pemerintah mempercepat pembangunan di Papua.
Menurutnya, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan persoalan keamanan.
“Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan,” kata Agus.
Dengan demikian, pendekatan yang disampaikan Panglima TNI memiliki dua sisi. Di satu sisi, TNI menegaskan penindakan terhadap kelompok yang dikategorikan sebagai separatis. Di sisi lain, Agus menyatakan persoalan Papua membutuhkan keterlibatan pemerintah dan berbagai lembaga agar tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan keamanan.
Bagi TNI, operasi keamanan tetap menjadi bagian dari tugas menjaga kedaulatan dan keselamatan masyarakat. Sementara pembangunan, pelayanan publik dan pendekatan teritorial ditempatkan sebagai bagian lain dari upaya menciptakan kondisi yang lebih aman dan mendukung kesejahteraan masyarakat di Papua.
Penutup.
Erick. H
