Ticker

6/recent/ticker-posts

Di Duga tebang Pilih penertiban usaha ilegal di Kota Ukir? Mafia BBM dan Galian C Dilibas, Karaoke Ilegal tak Tersentuh

Di Duga tebang Pilih penertiban usaha ilegal di Kota Ukir? Mafia BBM dan Galian C Dilibas, Karaoke Ilegal tak Tersentuh



Jepara, info-nusantara.com
Ketegasan Pemerintah Kabupaten Jepara bersama aparat penegak hukum dalam menertibkan usaha abu-abu atau ilegal dinilai tebang pilih oleh masyarakat.

Di satu sisi, operasi terhadap mafia BBM bersubsidi dan galian C ilegal gencar dilakukan karena dianggap tidak berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun di sisi lain, bisnis hiburan malam yang juga tidak memberikan kontribusi ke pemerintah daerah dan diduga melanggar perda justru masih bebas beroperasi.

Pantauan di lapangan, kawasan Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, kini tumbuh subur tempat hiburan karaoke. Kafe karaoke juga menjamur di beberapa wilayah Kabupaten jepara tidak hanya di kawasan Pungkruk.

Aktivitas hentakan musik dangdut dan lampu kelap-kelip terlihat setiap malam. Lebih dari itu, praktik yang diduga berupa penjualan minuman beralkohol tanpa izin dan penyediaan pemandu karaoke juga terpantau terjadi secara terbuka.

Kondisi tersebut diduga bertentangan dengan Perda Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, serta Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

"Ini jangan dibiarkan. Satpol PP dan APH harus bertindak, jangan tutup mata," ujar salah seorang warga yang enggan disebut identitasnya.

Warga juga menyinggung insiden perlawanan terhadap petugas saat penertiban di Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari beberapa waktu lalu. Peristiwa itu memunculkan dugaan adanya pihak yang melindungi usaha tersebut.

Publik kini mendesak Pemkab Jepara untuk bertindak konsisten dan tidak tebang pilih dalam penegakan aturan, guna mencegah kerusakan lingkungan dan moral, terutama bagi generasi muda di Kota Ukir.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP Jepara dan dinas terkait belum memberikan keterangan resmi.


*GN/Jpr*