JAKARTA PUSAT Info-Nusantara.com Warga RW 09 Setiakawan, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, secara tegas menyatakan penolakan terhadap nilai ganti rugi yang ditawarkan dalam proyek pembangunan jalan tol yang melintasi kawasan permukiman mereka.
Penolakan tersebut muncul karena warga menilai kompensasi yang ditetapkan tidak sebanding dengan nilai tanah, bangunan, serta dampak sosial dan ekonomi yang harus mereka tanggung akibat proyek infrastruktur tersebut.
Menurut keterangan warga, sebagian besar rumah yang terdampak merupakan hunian lama yang telah ditempati selama puluhan tahun dan menjadi satu-satunya aset keluarga. Namun, nilai ganti rugi yang ditawarkan disebut jauh di bawah harga pasar tanah dan bangunan di kawasan pusat Kota Jakarta.
Warga juga mengeluhkan minimnya sosialisasi dari pihak terkait sebelum penetapan nilai ganti rugi dilakukan. Mereka mengaku tidak dilibatkan secara transparan dalam proses penilaian aset, baik luas tanah, bangunan, maupun nilai ekonomi lingkungan sekitar.
Salah satu warga RW 09, Fatimah, menegaskan bahwa penolakan bukan ditujukan pada pembangunan tol itu sendiri, melainkan pada ketidakadilan dalam penetapan kompensasi.
“Kami bukan menolak pembangunan, tetapi kami menolak jika hak kami tidak dihargai secara layak. Ini menyangkut masa depan keluarga kami,” ujar Fatimah kepada awak media saat ditemui di lokasi, Selasa (16/12/2025).
Selain persoalan ganti rugi, warga juga menyoroti belum adanya kejelasan terkait relokasi. Mereka khawatir harus meninggalkan tempat tinggal tanpa jaminan hunian pengganti yang layak, mengingat sebagian besar warga bekerja dan beraktivitas di sekitar wilayah tersebut.
Warga RW 09 Setiakawan pun mendesak pemerintah dan pihak pengembang proyek tol untuk membuka ruang dialog terbuka serta melakukan peninjauan ulang terhadap nilai ganti rugi. Mereka berharap tercapai solusi yang adil sehingga pembangunan tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengembang jalan tol maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait tuntutan warga RW 09 Duri Pulo tersebut.
Sementara itu, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, turut menyoroti persoalan pembebasan lahan proyek Tol Semanan–Duri Pulo. Ia meminta agar persoalan ini mendapat perhatian serius dari para wakil rakyat, baik di DPR RI maupun DPRD DKI Jakarta.
“Masalah pembebasan lahan ini harus segera dibantu oleh anggota dewan, baik DPR RI maupun DPRD DKI Jakarta, agar rakyat benar-benar merasakan manfaat dan keberadaan wakilnya,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat ditemui di kantornya, Cijantung, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Ia menegaskan, penyelesaian yang adil dan transparan sangat dibutuhkan agar proyek strategis nasional tidak meninggalkan luka sosial di tengah masyarakat.
Red
