JAKARTA Info-Nusantara.com Kamis. 9 / 4 / 2026 Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru akan menempuh langkah lanjutan ke tingkat pusat guna menuntaskan dugaan praktik mafia tanah di Jalan Jenderal Sudirman.
DPRD dijadwalkan menemui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Komisi II dan Komisi III DPR RI, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong penanganan yang lebih menyeluruh sekaligus memastikan adanya kepastian hukum dalam sengketa lahan yang dinilai berlarut-larut dan meresahkan masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel, SH, MH, mengatakan koordinasi dengan sejumlah lembaga pusat diperlukan agar dugaan praktik mafia tanah dapat diusut tuntas, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum tertentu.
“Persoalan ini tidak bisa berhenti di daerah. Kami akan membawa langsung ke pusat, bertemu Jamintel, DPR RI, dan Menteri ATR agar penanganannya lebih tegas dan terarah,” ujar Roni, Kamis (9/4/2026).
Menurut dia, DPRD berkomitmen mengawal kasus tersebut hingga tuntas karena berpotensi merugikan masyarakat dan mencederai kepastian hukum di bidang pertanahan.
Ia menegaskan, setiap pihak yang terbukti melanggar harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
DPRD juga kembali mengingatkan Pemerintah Kota Pekanbaru agar tidak menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun perizinan lain sebelum status lahan benar-benar jelas dan tidak dalam sengketa.
Roni menilai indikasi pelanggaran telah terlihat sejak awal pembangunan pada 2025 lalu.
“Belum ada PBG, tetapi pembangunan sudah berjalan. Ini jelas pelanggaran dan akhirnya dihentikan,” katanya.
Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghentikan pembangunan sebuah swalayan di Jalan Jenderal Sudirman karena tidak memiliki izin PBG.
Kepala DPMPTSP Pekanbaru, Akmal Khairi, dalam surat tertanggal 4 Juli 2025 menyatakan pembangunan tetap berlangsung meski belum mengantongi izin resmi.
Surat bernomor B.500.16.6.6/DPMPTSP-BPKPL/609/2025 itu merupakan tindak lanjut hasil pengawasan bersama DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejak Juli 2025, pembangunan dihentikan. Alat berat serta material konstruksi telah dikeluarkan dari lokasi, dan hingga kini area tersebut tertutup pagar tanpa aktivitas lanjutan.
Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa tanah terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 682 di lokasi yang sama.
Kasus ini mencuat akibat dugaan tumpang tindih sertifikat yang merugikan pemegang hak lama.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dalam rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Pekanbaru di Jakarta pada Oktober 2025 menegaskan pihaknya akan memberikan kepastian hukum.
“Kementerian ATR/BPN akan turun langsung ke lapangan. Kami juga bagian dari Satgas Mafia Tanah,” ujar Pudji.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, menambahkan bahwa perkara SHM 682 telah menjadi perhatian publik dan terus dimonitor.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran di daerah guna mempercepat penyelesaian.
Menurut Roni, sengketa bermula dari terbitnya sertifikat baru di atas lahan yang telah memiliki SHM sejak 1978 atas nama Sahuri Maksudi. Kondisi tersebut dinilai merugikan pemilik hak lama.
DPRD Pekanbaru telah berulang kali menggelar rapat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, termasuk menyepakati langkah plotting ulang. Namun, upaya tersebut belum terealisasi.
“Sudah lebih dari tujuh kali rapat, tetapi belum ada penyelesaian. Kami menilai belum ada itikad baik dari pihak terkait,” kata Roni.
Karena itu, DPRD mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN, segera turun langsung menelusuri dugaan praktik mafia tanah di Pekanbaru.
DPRD berharap Satgas Mafia Tanah dapat bertindak cepat dan tegas demi menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat atas tanah.
Penutup
( Tim /Redaksi )
