Jakarta, info-nusantara.com
Sinergi lintas kementerian kembali mencetak sejarah. Kementerian Hukum RI resmi menyerahkan sertipikat tanah Barang Milik Negara kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang.
Prosesi serah terima digelar khidmat Kamis, 18 Juni 2026 di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta.
*Mengapa Ini Penting*
- *Kepastian Hukum untuk Pendidikan*: Alih status tanah BMN ini mengakhiri keraguan hukum atas aset. Kini tanah resmi bisa digunakan 100% untuk Sekolah Rakyat Kota Tangerang.
- *Preseden Kolaborasi Instansi*: Proses cepat ini lahir dari koordinasi intensif Kemensos, Kemenkumham, dan restu resmi Kementerian Keuangan melalui KPKNL Jakarta IV.
-
- *Dikawal Ketat di Daerah*: Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, hadir langsung memastikan seluruh administrasi pertanahan bebas hambatan prosedural.
*Dampak Langsung*
Dengan terbitnya sertipikat ini, Kemensos mendapat landasan hukum kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan dasar. Program Sekolah Rakyat menargetkan akses pendidikan layak bagi anak-anak di wilayah padat Kota Tangerang.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, menegaskan komitmennya: "Ini bukan sekadar dokumen. Ini kepastian bahwa tanah negara benar-benar kembali untuk rakyat. Tugas kami mengawal agar aset pendidikan ini clean, clear, dan siap dibangun."
*Proses di Balik Layar*
Pengalihan hak guna ini berawal dari permohonan Alih Status Penggunaan BMN oleh Kemensos. Setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang dari Kemenkeu, koordinasi teknis antar instansi bergerak cepat hingga penerbitan sertipikat.
- *Narasumber*:
- Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
- *Lokasi Acara*: Graha Pengayoman, Kemenkumham, Kuningan
Penutup
Tim
