Tangerang, info-nusantara.com
Jakarta Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan mulai memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Di tengah optimisme terhadap upaya membangun kemandirian ekonomi desa, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam merancang skema pembiayaan agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat desa.
Salah satu sorotan datang dari Ketua Pusat Koperasi Purnawirawan dan Warakawuri ABRI, Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto.
Dalam penjelasannya, Soleman menilai konsep koperasi pada dasarnya merupakan instrumen ekonomi rakyat yang telah terbukti mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat bawah. Namun, menurutnya, perhatian utama harus diarahkan pada tata kelola program dan mekanisme pembiayaannya.
“Saya tidak melihat persoalannya pada koperasi. Koperasi adalah instrumen ekonomi yang baik dan sudah teruji dalam sejarah pembangunan ekonomi rakyat. Yang perlu dikaji secara mendalam adalah bagaimana skema pembiayaannya serta siapa yang akan menanggung risiko apabila program tersebut tidak berjalan sesuai harapan,” ujar Soleman, di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, desa saat ini memiliki berbagai kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi melalui dana desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi warga, hingga program pengentasan kemiskinan.
Karena itu, ia mengingatkan agar penggunaan dana desa tetap mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Soleman menilai pemerintah perlu memastikan bahwa program Koperasi Merah Putih tidak mengurangi kemampuan desa dalam menjalankan program-program pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa dana desa pada hakikatnya merupakan instrumen pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif.
“Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh warga desa justru terserap untuk menanggung risiko usaha yang belum tentu berhasil. Setiap kebijakan harus memperhitungkan dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan desa,” katanya.
Lebih lanjut, Soleman juga menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam pelaksanaan program ekonomi berbasis masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan
bahwa manfaat dan risiko program berjalan secara seimbang sehingga tidak menimbulkan ketimpangan di tingkat desa.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan koperasi selama ini umumnya lahir dari kebutuhan riil masyarakat serta partisipasi aktif warga dalam mengelola usaha bersama. Karena itu, koperasi yang dibangun harus memiliki dasar kebutuhan ekonomi yang jelas, pasar yang tersedia, serta sumber daya manusia yang mampu mengelolanya secara profesional.
“Koperasi akan berkembang apabila tumbuh dari kebutuhan masyarakat. Harus ada pasar yang jelas, ada pengelola yang kompeten, dan ada partisipasi warga.
Jangan hanya mengejar target kuantitas tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan usaha,” tegasnya.
Soleman juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat otonomi desa yang selama ini menjadi fondasi pembangunan berbasis masyarakat.
Menurutnya, musyawarah desa harus tetap menjadi forum utama dalam menentukan arah penggunaan anggaran dan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Lanjut, Soleman berharap pemerintah terus membuka ruang evaluasi dan penyempurnaan terhadap program Koperasi Merah Putih agar tujuan memperkuat ekonomi desa dapat tercapai tanpa mengorbankan hak masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerahnya.
“Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat desa. Karena itu, desa harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari setiap kebijakan pembangunan, bukan justru menjadi pihak yang menanggung risiko terbesar,” pungkasnya.
Penutup
Erick.H / Redaksi
