Ticker

6/recent/ticker-posts

Terkait MBG, Wakil Ketua DPRD Buleleng Ajak Selesaikan Masalah Tanpa Merusak Sistem

Terkait MBG, Wakil Ketua DPRD Buleleng Ajak Selesaikan Masalah Tanpa Merusak Sistem


Jakarta, info-nusantara.com
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, Kadek Widana, S.H., menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut telah memberikan dampak positif, tidak hanya dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Politikus yang akrab disapa Dek Cawi itu mengatakan manfaat program MBG telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan serta meningkatnya aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan.

"Program ini telah berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena itu, saya mendukung penuh agar MBG tetap dilanjutkan dan terus disempurnakan," kata Kadek Widana.

Ia menilai polemik yang muncul terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG tidak seharusnya mengganggu keberlangsungan program. Menurutnya, proses penegakan hukum harus difokuskan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa mengorbankan program yang memiliki manfaat luas bagi masyarakat.

"Kalau ada dugaan korupsi, tentu aparat penegak hukum harus bertindak terhadap pelakunya. Namun, programnya jangan sampai dihentikan karena masyarakat masih sangat membutuhkan," ujarnya.

Kadek mengungkapkan, hingga kini Kabupaten Buleleng telah memiliki sekitar 38 dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur, kata dia, mampu menyerap rata-rata sekitar 50 tenaga kerja, sehingga keberadaannya turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Selain menyerap tenaga kerja, operasional dapur MBG juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Kebutuhan bahan pangan seperti beras, sayuran, telur, daging, dan komoditas lainnya mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk petani, peternak, maupun pelaku UMKM lokal.

"Setiap dapur melayani sekitar 1.000 hingga 3.000 penerima manfaat. Artinya, kebutuhan bahan baku cukup besar dan ini menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal," katanya.

Meski demikian, Kadek mengakui pelaksanaan program masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Menurutnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat MBG merupakan program nasional yang relatif baru dijalankan.

Ia mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan agar program semakin efektif dan tepat sasaran, tanpa mengurangi manfaat yang telah dirasakan masyarakat.

"Kalau ada kekurangan, tentu harus diperbaiki. Tetapi jangan sampai karena ulah segelintir oknum, program yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat justru dihentikan," ujarnya.

Kadek juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain MBG, ia menilai program seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta upaya pemberantasan korupsi merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang perlu dikawal bersama.

Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Dengan pengawasan yang baik dan evaluasi berkelanjutan, saya yakin manfaat program-program pemerintah akan semakin dirasakan masyarakat secara luas," kata Kadek Widana.
Penutup.

TIM / REDAKSI