Jakarta, info-nusantara.com
Krisis iklim dan degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya dengan pendekatan ilmiah. Diperlukan integrasi antara sains, kebijakan politik, dan etika sebagai fondasi utama dalam merancang pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Diskusi Meja Bundar Para Pakar bertajuk “Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia” yang diselenggarakan Universitas Paramadina bersama Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral sekaligus akademik yang harus diwujudkan oleh perguruan tinggi.
Menurutnya, kampus tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang lahirnya gagasan yang mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan bangsa.
“Sebagai kampus keislaman, Universitas Paramadina memandang kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan akademik. Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan sains, politik, etika, dan tata kelola dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia,” ujarnya.
Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Prof. Daniel Murdiyarso, mengingatkan bahwa dunia kini telah memasuki era Anthropocene, yaitu periode ketika aktivitas manusia menjadi faktor dominan yang memengaruhi sistem bumi.
Ia menyebut kenaikan suhu global sekitar 1,6 derajat Celsius di atas kondisi praindustri merupakan bukti bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar prediksi ilmiah, melainkan realitas yang harus direspons melalui kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.
“Besarnya kerusakan lingkungan membutuhkan tata kelola yang sama besarnya. Persoalannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, tetapi apakah sains, etika, dan politik mampu dipertemukan dalam proses pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Moderator diskusi sekaligus Senior Advisor PPPI, Abdul Malik Gismar, mengatakan forum tersebut tidak berhenti pada diskusi akademik semata. Seluruh pemikiran para narasumber akan dihimpun menjadi sebuah buku sebagai referensi bagi kalangan akademisi maupun pembuat kebijakan.
Sementara itu, Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN, Fadjar Ibnu Thufail, menilai tantangan terbesar bukan terletak pada kurangnya pengetahuan ilmiah, melainkan bagaimana hasil riset dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berkeadilan.
Menurutnya, sains mampu menjelaskan berbagai risiko lingkungan, tetapi tidak memiliki kemampuan menentukan pilihan moral. Karena itu, etika dan kebijakan publik menjadi elemen penting dalam menjembatani temuan ilmiah dengan keputusan pemerintah.
Perspektif hukum disampaikan Laode M. Syarif, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang menilai persoalan lingkungan di Indonesia berkaitan erat dengan lemahnya penyelesaian konflik agraria dan masih dominannya sistem hukum warisan kolonial dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Selama kita belum menyelesaikan persoalan konflik agraria dan belum menetapkan secara tegas kawasan yang boleh dieksploitasi dan kawasan yang wajib dilindungi, persoalan lingkungan akan terus berulang,” ujarnya.
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashof Birry, mengingatkan bahwa transisi energi tidak cukup dipahami sebagai upaya mengurangi emisi karbon, tetapi juga harus mengubah sistem ekonomi agar lebih adil dan mampu memulihkan lingkungan.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya eksploitasi sumber daya alam, melainkan dari kemampuan menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.
Senada dengan itu, Iqbal Damanik, Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, menilai bukti ilmiah mengenai krisis iklim sebenarnya sudah sangat memadai. Tantangan utamanya adalah bagaimana hasil penelitian tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang berpihak pada perlindungan lingkungan.
Dari perspektif ekonomi politik, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Muhamad Rosyid Jazuli, mengkritisi ketergantungan Indonesia terhadap sektor ekstraktif.
Menurutnya, kemajuan suatu negara lebih ditentukan oleh kualitas institusi, tata kelola, dan kemauan politik dibandingkan besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.
“Kekayaan sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas institusi dan political will. Negara yang maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya,” katanya.
Sementara itu, peneliti Ekologi Manusia Universitas Nahdlatul Ulama, Wardah Alkatiri, mengajak masyarakat melihat persoalan lingkungan melalui perspektif dekolonisasi pengetahuan dan keadilan global.
Ia memperkenalkan pendekatan Doughnut Framework, yang menilai banyak negara berkembang justru mengalami eksploitasi sumber daya secara berlebihan sehingga melampaui batas-batas ekologis yang aman.
Dalam sesi lainnya, Ketua Umum Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Joni Aswira Putra, menyoroti pentingnya peran media dalam meningkatkan literasi publik mengenai perubahan iklim.
Menurutnya, pemberitaan lingkungan seharusnya tidak hanya berfokus pada bencana yang telah terjadi, tetapi juga mengulas penyebab utama kerusakan lingkungan serta langkah-langkah mitigasi.
Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menambahkan bahwa kerusakan lingkungan pada akhirnya menimbulkan biaya ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendek dari eksploitasi sumber daya alam.
Diskusi ditutup oleh Ketua Komisi Kebudayaan AIPI, Prof. M. Amin Abdullah, yang mengajak seluruh peserta tetap optimistis dalam memperjuangkan tata kelola lingkungan yang lebih baik.
Ia menegaskan bahwa perubahan besar selalu diawali dari gagasan yang dibangun melalui diskusi, riset, dan tulisan yang mampu memengaruhi arah kebijakan publik.
Forum tersebut menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Integrasi sains, politik, etika, keadilan sosial, serta tata kelola yang berbasis bukti ilmiah dinilai menjadi fondasi penting untuk menghadapi krisis iklim sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Penutup
Erick.H
