Jepara, info-nusantara.com
Halaman gedung DPRD Kabupaten Jepara menjadi lokasi aksi unjuk rasa Koalisi Ajicakra Indonesia Raya (KAI) bersama sejumlah elemen masyarakat dalam orasi nya mengangkat isu di daerah dan nasional.
Aksi sempat mengalami ketegangan akibat ada dugaan penyusup tengah massa dan sempat terjadi saling dorong, namun situasi dapat di kendalikan oleh aparat keamanan yang bertugas.
Dalam orasi yang di sampaikan massa pada kamis 13/08/26 mempertanyakan kinerja DPRD Jepara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.
Selama hampir satu jam massa berorasi menyampaikan tuntutan di depan gedung DPRD Jepara.
Ketua Koalisi Ajicakra Indonesia Raya, Tri Hutomo, menyebut aksi ini sebagai bentuk kontrol publik terhadap kinerja lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak cukup hanya menerima aspirasi, tetapi juga harus mengawal hingga menghasilkan solusi nyata
Sorotan tajam juga mengarah pada sikap arogansi anggota DPRD yang sudah di laporkan ke meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Jepara.
“Anggota DPRD harus menjaga marwah lembaga dan menjadi teladan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa fasilitas negara harus di imbangi dengan kinerja yang nyata, bukan sekadar hadir dalam rapat.
Usai oras di halaman perwakilan massa diterima untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan secara langsung di dalam gedung DPRD beberapa tuntutan yang di sampaikan antara lain:
1. Perilaku anggota dewan yang dianggap arogansi, agar ditindak oleh badan kehormatan
2. Perwakilan nelayan Mulyoharjo menyoroti pendangkalan sungai dan meminta dilakukan normalisasi serta pembangunan penahan abrasi Mereka juga meminta perhatian terhadap alokasi anggaran untuk wilayah pesisir.
3. Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan meminta agar warga yang menolak aktivitas galian C ilegal tidak dikriminalisasimereka juga mendorong masyarakat di libatkan sebagai mitra usaha agar memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar tambang resmi.
4. Koalisi Kembang Bersatu menyoroti dampak abrasi di wilayah Balong yang merugikan petani. Mereka mendesak percepatan pembangunan penahan abrasi serta kepastian ketersediaan pupuk bagi petani
5.KASBI Jepara meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan dan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS, serta prioritas penyerapan tenaga kerja lokal. DPRD juga diminta tidak hanya melakukan kunjungan yang bersifat seremonial.
6. Tri Hutomo mengingatkan agar lahan produktif tidak mudah di alih fungsikan serta pengawasan terhadap aktivitas galian c lebih intensif Ia juga menegaskan pentingnya implementasi peraturan daerah (Perda) secara konsisten, bukan sekadar dokumen administratif.
Ketua DPRD Jepara, Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H., menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan di tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun bagi massa aksi, tuntutan yang di sampaikan tersebut belum cukup mereka masih menantikan tindak lanjut atas apa yang mereka sampaikan dapat terealisasi.
GUN.Jpr
