Pacitan, info-nusantara.com
Munculnya dugaan penahanan ijazah milik sejumlah alumni di MAN Pacitan mendapat perhatian dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gunung Tukung Putra. Lembaga tersebut menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen resmi negara sekaligus hak setiap peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya.
Ketua LBH Gunung Tukung Putra, Irwan Noerkhandiyono menyampaikan bahwa apabila benar terjadi penahanan ijazah dengan alasan tunggakan biaya komite atau alasan lain yang tidak memiliki dasar hukum, maka kebijakan tersebut patut dievaluasi dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Ijazah merupakan hak peserta didik yang telah dinyatakan lulus. Persoalan administrasi atau tunggakan biaya tidak semestinya menghilangkan hak siswa untuk memperoleh dokumen pendidikannya," ujarnya.
LBH Gunung Tukung Putra mendorong agar penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui dialog yang mengedepankan musyawarah antara pihak madrasah, orang tua atau alumni, serta instansi terkait. Dengan demikian, hak peserta didik tetap terlindungi tanpa mengabaikan penyelesaian persoalan administratif yang ada.
Selain itu, LBH Gunung Tukung Putra menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hak-hak peserta didik. Pendampingan tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum.
LBH Gunung Tukung Putra juga mengimbau seluruh pihak agar tidak memperkeruh suasana dan mengedepankan penyelesaian secara bijaksana. Diharapkan, persoalan dugaan penahanan ijazah di MAN Pacitan dapat segera menemukan solusi yang adil sehingga tidak merugikan para alumni maupun pihak sekolah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak MAN Pacitan diharapkan dapat memberikan klarifikasi resmi terkait informasi yang berkembang di masyarakat agar diperoleh gambaran yang utuh dan berimbang mengenai persoalan tersebut.(*)
